peraturan pemerintah tentang stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. peraturan pemerintah tentang stunting

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. pdf. PASAL. go. 5%) and not premature by 7 children (87. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; c. TENTANG DATABASE PERATURAN. 2. (0265) 544709 E-mail : [email protected]. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1. 02 Februari 2021 12406 kali 46663 kali. tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi; Peraturan Menteri Keuangan. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan DNomor 3 Tahuaerah n 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:53/2015); 18. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. BAB I KETENTUAN UMUM. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada 3 upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19,. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3. Latar Belakang. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN (Perkaban) No 12 Tahun 2021 tentang. Jakarta (17/02/2021) – Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas. 09 Aug 2018. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. koordinasi, konvergensi lintas program/lintas sektor; d. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Dalam menu ini terdapat buku tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam format PDF yang bisa anda unduh gratis. 6. Upaya ini termasuk dalam intervensi spesifik stunting sebelum kelahiran. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI. Pada masa pandemi Covid 19,. JAKARTA — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat kemitraan dengan pihak swasta dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional melalui implementasi program gizi terintegrasi. rencana Kerja Pemerintah - rkp. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Prevalensi gizi kurangPemerintah Pusat . Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Pemerintah menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2022 untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrem di. PP 18 tahun 2022 tentang Perubahan PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan melakukan perubahan pada Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 dengan penambahan ayat-ayat yang lebih operasional dan lebih jelas dalam pengendalian terhadap pembagian dan penggunaan alokasi anggaran fungsi pendidikan. 2. setkab. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. 1 GERAKAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Abstrak Stunting merujuk pada kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari tinggi badan seumurannya, yang disebabkan kekurangan asupan gizi dalam waktu lama. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2027 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menimbang : a. Peraturan ini mengatur tentang tujuan pencegahan dan penanggulangan stunting, kegiatan intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, pendekatan pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan, strategi komunikasi perubahan perilaku, penelitian dan pengembangan, penetapan sasaran wilayah pencegahan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. The literature inclusion criteria published 2010-2020, Indonesian region, aims to analyze the implementation of stunting programs, in Indonesian and English, full text, and2. Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. 01/2022 tentang Perubahan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Cegah Stunting. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. 3. 4. 1398, 2021 bkkbn. kumpulan. KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS MANGUNREJA Nomor : // /SK/PKM-MGR/[YYYY] TENTANG PEMANTAUAN. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2021. Children who are not Stunting are obtained by children who are not Premature as many as 16 children (100%). Pemerintah Pusat . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024; Mengingat: 1. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019). Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, perlu mengatur mengenai pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial; b. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan. Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dr Dhian. Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Provinsi D. PerbupKaro023_2021. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. Gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motoric. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Mencabut : PP No. 6. JAKARTA, KOMPAS. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH KEUANGAN DAERAH. I Yogyakarta Analis Hukum Ahli Muda Dewi Andriani, SH. Kesebelas program tersebut diarahkan pada 2 fase pertumbuhan. 02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 201 7, Ten tang Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif; 1 7. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting; b. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Kemudian Aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa “Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa. 6. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan ; PP No. Stunting. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK. STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021. 000 HPK. DOWNLOAD. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). BAB I KETENTUAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. 13. Hal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran - 3 - Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 6. 600 desa. Peraturan ini didasari semakin. 13, LN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 yang mana menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun. 2. 1 2 3. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. Program ini dilakukan dengan mendatangi langsung ke masyarakat untuk memantau kesehatan masyarakat, termasuk pemantauan gizi masyarakat untuk menurunkan angka stunting oleh petugas Puskesmas. Raya Sukaraja No. b) Maksud dan Tujuan Prognas 2. 3. Karena di masa pandemi saja, angka stunting bisa turun,” harap Menkes. Pelajari isi dan ketentuan yang mengatur status, fungsi, dan tanggung jawab BLU sebagai unit kerja pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan umum secara efisien dan efektif. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan. menjaga status kesehatan dan gizinya; e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 14. 4. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana aksi dilakukan dalam waktu empat tahun dengan memak-simalkan program terkait stunting di 100 kota/kabupatenStunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun yang disebabkan kekurangan gizi kronis. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 39). Tempat Penetapan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. Informasi Publik adalah. 6. Tahun. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan. ang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) 2020-2024 disusun sebagai Sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 4. Ditetapkan Tanggal. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok. LN. Adobe Portable Document Format / PDF. Cobalah Salah Satu Dari Tautan Berikut: Beranda. Tentang. bahwa Peraturan Pemerintah Nomo r 8 Tahun 2003 tentang PedomanKOMPAS. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 5. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara. Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Dan Subbidang Penurunan Stunting Keluarga Berencana. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2014 tentang Desa; 6. Bidang. Bidang. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 2. Stunting jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan. 2021/No. Stunting were obtained in girls as many as 9 people or (56. Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); Memperhatikan : Surat Ketua Umum . Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 7. Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak. Pemerintah Pusat . 22 Juli 2022. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. UNDANG-UNDANG DASAR 1945; UNDANG-UNDANG; PERPPU; PERATURAN PEMERINTAH; PERATURAN PRESIDEN; KEPUTUSAN. Pertimbangan terbitknya PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang.